Bojonegorokab.go.id – Pasar murah yang digelar Pemkab Bojonegoro punya wajah unik. Jika biasanya digelar di halaman kantor atau lapangan, pasar murah satu ini hadir di halaman masjid. Namanya juga berbeda, yakni PASS ASHAR (pasar murah setelah sholat ashar). Kegiatan ini digelar di Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026).

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Dinas Sosial, Forkopimcam Kedungadem, serta PKDI Kecamatan Kedungadem.

Program ini digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid dan Musala (BKMM) Bojonegoro.

Kegiatan diawali dengan sholat Ashar berjamaah, kemudian dilanjutkan pengajian kebangsaan. Konsep tersebut memadukan kegiatan keagamaan, penguatan kebersamaan masyarakat, dan upaya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Salah satu stan yang turut meramaikan kegiatan tersebut adalah stan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro. Stan ini menyediakan komoditas kebutuhan pokok berupa gula sebanyak 350 kilogram dan bawang merah atau brambang serta bawang putih sebanyak 125 kilogram.

Selain pasar murah, PASS ASHAR juga menjadi sarana kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim piatu terlantar nonpanti, lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta pemberian insentif bagi petugas keagamaan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan sejumlah hal terkait arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemampuan fiskal Kabupaten Bojonegoro menghadapi tekanan seiring penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas). Ia menyebut produksi migas yang pada 2020 mencapai sekitar 235.000 barel per hari, kini berada di kisaran 115.000 barel per hari. APBD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp8 triliun kini berada di kisaran Rp6 triliun, dengan proyeksi anggaran 2027 sekitar Rp5 triliun.

Penurunan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Meski demikian, Nurul menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak berarti seluruh program pelayanan kepada masyarakat dihentikan.

Ia menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran, karena pelayanan yang baik berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Nurul turut menjelaskan perhatian pemerintah daerah terhadap program pendidikan, sosial, pertanian, dan infrastruktur.

Untuk sektor pendidikan, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran beasiswa meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar.

Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Program ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat desa, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum.[*/del/nn]