Saya memohon Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026, meliputi: 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 2.Dokumen APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 secara lengkap beserta seluruh lampirannya. Dokumen yang dimohonkan merupakan dokumen resmi yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026.

Informasi yang dimohonkan akan digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan tugas kuliah yang bersifat analitis, khususnya untuk mengkaji struktur anggaran, komposisi pendapatan dan belanja, serta pola alokasi pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk tujuan lain.

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

1. Salinan rincian anggaran belanja media/publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024. 2. Salinan rincian anggaran belanja media/publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. 3. Rincian per media/perusahaan penerima anggaran, nilai kontrak, bentuk kerja sama, serta waktu pelaksanaan kegiatan. 4. Dokumen pendukung yang relevan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrol sosial dan peran serta pengawasan oleh masyarakat dan publikasi

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Sekretariat Daerah, Informasi pada angka 3 tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan pelindungan usaha dari persaingan tidak sehat dan menghindari penyalahgunaan.

a. Data Jumlah klasifikasi Laporan yang berhasil ditindak lanjuti dan tidak tertangani dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan disertakan SKPD yang menangani dan Diklasifikasikan berdasarkan kategori laporan mulai tahun 2021 s/d 2024 b. Wawancara dengan Admin pengelola siap lapor di SKPD dengan aduan terbanyak yakni dilihat dari aduan terbanyak di 3 SKPD paling dominan sebagai sampel dan SKPD yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu adalah di SKPD mana ? cukup 3 sampel saja jikalau ada. Mohon untuk diberikan keterangan SKPD mana dengan aduan terbanyak dan SKPD mana yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu pada tahun 2021 s/d 2024. c. Serta Wawancara pada Admin pengelola Kabupaten siap lapor di Dinas Kominfo, Pembina, Pengarah, Pelaksana Siap Lapor di Kabupaten Bojonegoro dan Sekretaris Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan Perbup No. 25 Tahun 2021 pasal 5

Untuk Tugas Akhir Perkuliahan

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

a. Data Jumlah klasifikasi Laporan yang berhasil ditindak lanjuti dan tidak tertangani dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan disertakan SKPD yang menangani dan Diklasifikasikan berdasarkan kategori laporan mulai tahun 2021 s/d 2024 b. Wawancara dengan Admin pengelola siap lapor di SKPD dengan aduan terbanyak yakni dilihat dari aduan terbanyak di 3 SKPD paling dominan sebagai sampel dan SKPD yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu adalah di SKPD mana ? cukup 3 sampel saja jikalau ada. Mohon untuk diberikan keterangan SKPD mana dengan aduan terbanyak dan SKPD mana yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu pada tahun 2021 s/d 2024. c. Serta Wawancara pada Admin pengelola Kabupaten siap lapor di Dinas Kominfo, Pembina, Pengarah, Pelaksana Siap Lapor di Kabupaten Bojonegoro dan Sekretaris Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan Perbup No. 25 Tahun 2021 pasal 5

Untuk Tugas Akhir Perkuliahan

Informasi dikuasai oleh PPID Utama Waktu layanan: 10 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengajukan permohonan informasi publik terkait paket belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : Tahun Anggaran 2024 1. Kode RUP 48105436 2. Kode RUP 52495870 3. Kode RUP 48317521 4. Kode RUP 48355066 Tahun Anggaran 2025 1. Kode RUP 59519322 2. Kode RUP 59205889 3. Kode RUP 59205922 4. Kode RUP 58441972 Informasi yang Dimohon : Untuk masing-masing Kode RUP tersebut di atas, kami memohon : 1. Nama dan alamat penyedia barang/jasa (penjual BBM/pelumas). 2. Status penyedia (Pertamina langsung/agen resmi/distributor/SPBU). 3. Salinan kontrak/SPK atau dokumen perjanjian. 4. Rincian harga satuan per liter dalam kontrak. 5. Jenis BBM yang dibeli (HSD/B35/jenis lainnya). 6. Rincian volume pembelian per transaksi. 7. Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri). 8. Bukti transaksi pembelian (invoice/faktur/nota). 9. Dokumen pembayaran. 10. Dasar penggunaan metode pemilihan (termasuk jika menggunakan metode dikecualikan).

Untuk kepentingan kontrol sosial terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU SDA, Pemohon dapat memperoleh informasi dengan mekanisme membaca/melihat langsung.

Dokumen paket pengadaan barang/jasa sebagai berikut: a. Rekonstruksi Jalan Ngambon - Bobol (Kode tender 10088568000) Tahun Anggaran 2025; b. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.015 RW.005, RT.016 RW.001, RT.006 RW.002, RT.003 RW.001, RT.010 RW.003 Desa Drajat Kecamatan Baureno (Kode tender 10090002000); c. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.02 RW.01, RT.04 RW.01 Gang Teratai, RT.05 RW.01, RT.02 RW.01 Desa Bubulan Kecamatan Bubulan (Kode tender 10090504000); d. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.12 RW.04, RT.21 RW.07 Dsn. Jedeng, RT.08 RW.08 Dsn. Gempol, RT.47 RW.13, RT.31 RW.10, RT.19 RW.06, RT.12 RW.02, RT.03 RW.01 Desa Nganti Kecamatan Ngraho (Kode tender 10090013000; dan e. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT. 05 RW.01, RT.06 RW.01, RT 07 RW.01, RT. 08 RW 01 Desa Belun, Kecamatan Temayang (Kode tender 10090001000). Untuk masing-masing paket tersebut, dokumen yang diminta adalah: a. Salinan dokumen DED (gambar teknis, RAB, RKS, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dokumen pendukung) masing-masing kegiatan; b. Salinan Bill Of Quantities (BOQ) masing-masing kegiatan; dan c. Salinan dokumen kontrak masing-masing kegiatan.

Sebagai bahan data bagi internal untuk mengembangkan diri,memperkaya pengetahuan, serta mengambil peran untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi (apabila kami menemukan adanya indikasi kebocoran keuangan Negara)

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Dinas PKP Cipta Karya, Pemohon belum melengkapi KAK/Proposal. Waktu layanan: 5 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Permohonan informasi terkait Paket Rekonstruksi Jalan Sekar – Kedungbrubus, Kode Tender 31651244, Kode RUP 48562226, Tahun Anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro 2024. Adapun informasi yang saya minta adalah : 1. Salinan dokumen kontrak pekerjaan beserta addendum (jika ada). 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap beserta rincian perhitungan harganya. 3. Gambar perencanaan atau gambar kerja yang menunjukkan : 1. Ketebalan jalan beton. 2. Mutu beton yang digunakan. 3. Jenis dan ukuran wiremesh/besi yang dipasang serta jumlah lapisannya. 4. Panjang dan lebar pekerjaan. 5. Spesifikasi teknis pekerjaan. 6. Dokumen pembayaran pekerjaan (termin). 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO). Informasi dimohon dalam bentuk salinan dokumen resmi.

Untuk Kepentingan Kontrol Sosial terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga, Informasi pada angka 1-4 tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan pelindungan usaha dari persaingan tidak sehat dan menghindari penyalahgunaan.

Tambahan dokumen pendukung kegiatan BKKD Pembangunan Jalan Rigid Beton di Dusun Jambangan, Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: - Gambar Rencana Teknis (As Plant Drawing) - Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) - Spesifikasi Teknis Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas

Pemohon belum melengkapi dokumen hasil kajian kontrol sosial Waktu layanan: 2 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

1. Sumber, besaran, dan struktur anggaran yang dikelola PT. ADS Bojonegoro pada periode 2025. 2. Rincian penggunaan dan realisasi anggaran termasuk alokasi untuk operasional, investasi, dan program lainya. 3. Bentuk kerja sama usaha atau proyek yang menggunakan anggaran Perusahaan. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kontrol sosial dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan badan usaha yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID PT ADS Waktu layanan: 2 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Laporan pengecoran jalan desa ( BKKD) dan mohon salinan foto copy RAP pembangunan cor jalan di rt 05 rw 01 pada tanggal 12 Januari 2026 di desa kemiri kec. MALO kab. bojonegoro

PPID pasal 3 huruf C dan D kontrol sosial dan keterbukaan informasi. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan.

Pemohon belum melengkapi KAK/ToR

Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek BKKD Pembangunan Jalan Rijid Beton di Dusun Jambangan, Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo Tahun Anggaran 2025

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah/desa (BKKD) di wilayah Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Kecamatan Tambakrejo Waktu layanan: 1 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Permintaan Data APBD OPD 2025/2026 (Jumlah APBD OPD, Jumlah biaya pemeliharaan, Rincian realisasi biaya pemeliharaan) : 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Kecamatan Kasiman 4. Kecamatan Sukosewu

Sebagai data penunjang penelitian mengenai Good Governance dalam pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro.

PPID telah mengoordinasikan permohonan ke PPID Pembantu OPD terkait Waktu layanan: 10 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan praktik magang mahasiswa di lingkungan instansi, termasuk mekanisme penerimaan magang, unit kerja yang dapat menerima mahasiswa magang, serta ketentuan administrasi yang perlu dipenuhi.

Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengajuan dan pelaksanaan praktik magang mahasiswa dalam rangka pemenuhan kewajiban akademik Program Studi Linguistik Indonesia, serta sebagai sarana penerapan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan kerja.

PPID Utama mengkoordinasikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu Dinkominfo