Meminta bantuan pemerintah berupa BLT dan ternak kambing

Meminta bantuan pemerintah berupa BLT dan ternak kambing

01 Oktober 2026 Yth. Ibu Susana Talok Kalitidu, Menindaklanjuti laporan Saudari melalui SP4N-LAPOR! terkait permohonan bantuan pemerintah berupa BLT dan ternak kambing, kami sampaikan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, apabila Saudari termasuk dalam desil 1–5 pada data DTSEN, maka pada tahun berikutnya dapat diajukan sebagai calon penerima Program Domba Kesejahteraan, sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatianya Desk PPID Kabupaten Bojonegoro

Berikut data/informasi terbaru yang kami minta - Masterplan Kota Bojonegoro - Peta Jaringan Drainase Kota Bojonegoro Berserta Peta Arah Aliran secara keseluruhan dalam 1 sistem. - Data Dimensi dan Data Saluran Drainase Eksisting Beserta Pompa (Ledok Kulon, Karangpacar, Banjarejo dan Semanding) - Data Tata Guna Lahan/RTRW Kota Bojonegoro - Data Harga Satuan Pekerjaan - Data Tanah dan Jenis Tanah Kabupaten Bojonegoro Besar Harapan agar tersedianya data dan dapat ditanggapi dengan segera.

Penelitian Hibah Dosen Pemula Kemdiktisaintek.

Sudah bersurat ke PU BM, harus dikaji apakah ini terbuka atau tidak, perlu dikaji apakah pemohon sudah memenuhi syarat

1. Instansi atau perangkat daerah yang secara resmi memiliki kewenangan dalam pemberian izin, rekomendasi, atau persetujuan pemasangan jaringan fiber optik di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 2. Regulasi, peraturan, SOP, atau ketentuan yang menjadi dasar dalam pemasangan dan pembangunan jaringan fiber optik di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 3. Data perusahaan atau penyedia layanan fiber optik yang tercatat telah memperoleh izin, rekomendasi, atau persetujuan pembangunan jaringan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sepanjang informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapat diberikan. 4. Instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemasangan jaringan dan kabel fiber optik di ruang milik jalan, fasilitas umum, maupun infrastruktur milik pemerintah daerah. 5. Ketentuan atau prosedur penggunaan ruang milik jalan untuk pembangunan dan penarikan jaringan kabel fiber optik. 6. Ketentuan terkait penggunaan atau penumpangan kabel fiber optik pada tiang listrik, tiang penerangan jalan, atau tiang/infrastruktur lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 7. Data atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait penataan kabel telekomunikasi dan fiber optik guna mencegah kondisi kabel yang tidak tertata atau semrawut. 8. Informasi mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pemasangan jaringan fiber optik yang tidak sesuai ketentuan atau belum memenuhi persyaratan perizinan.

Bahan referensi, redaksi (pemantauan lapangan dan pemberitaan terkait aktivitas pemasangan jaringan fiber optik)

PPID Utama telah mengkoordinasikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu Waktu layanan: 9 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Salinan RAB, Spesifikasi teknis, dan Rencana Kerja Syarat -Syarat (RKS) proyek drainase dusun Bogo Desa Ngumpakdalem oleh Dinas SDA

Transparansi pengawasan Masyarakat

Pemohon belum memenuhi syarat

DATA TERKAIT INDEKS/ PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SELURUH DESA DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO PADA TAHUN 2023,2024,2025

UNTUK MENYUSUN TUGAS AKHIR

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

Data Bukti Mutasi Periode Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018-2023 LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Periode tahun 2018-2023

Sebagai Data Primer Pendukung Skripsi

Informasi yang dimohon maksimal 2(dua) tahun anggaran dari tahun anggaran berjalan

Adapun rincian dokumen yang kami mohonkan salinan resminya adalah sebagai berikut: 1. Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 050/3036/412.302/2025 Tanggal 18 Oktober 2025 perihal Permohonan Bantuan Alokasi CSR kepada Pedagang Mlijo. 2. Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 050/3214/412.302/2025 Tanggal 10 November 2025 perihal Bantuan Alokasi CSR PT. ADS untuk Pedagang Mlijo, Pembangunan Jalan Napis Kec. Tambakrejo dan Dusun Jonopuro ruas Setren-Deling. 3. Salinan dokumen pendukung (Nota Dinas) yang menjadi landasan penerbitan surat pada poin 2, antara lain: a. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tanggal 27 Oktober 2025 (Nomor: 620/3715/412.203/2025). b. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tanggal 4 November 2025 (Nomor: 050/4086/412.203/2025). c. Nota Dinas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tanggal 4 November 2025 (Nomor: 500.2/1719/412.220/2025). 4. Salinan lengkap Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 119/BA-ADS/XI/2025 Tanggal 01 November 2025 antara PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro terkait Program CSR Dukungan Pengadaan Hadiah Kegiatan Bojonegoro Medhayoh Night Run Tahun 2025. 5. Salinan dokumen yang mengikat dan/atau menjadi lampiran tak terpisahkan dari BAST pada poin 4, yang meliputi: a. Salinan rincian daftar 50 (lima puluh) unit hadiah. b. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 041/SPK-ADS/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 kepada CV. Agung Rizky Karya Abadi terkait pengadaan hadiah tersebut.

Tujuan penggunaan informasi dan dokumen tersebut adalah untuk bahan kajian evaluasi kebijakan publik, pengawasan, serta mendorong transparansi tata kelola pemerintahan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah Kabupaten Bojonegoro

Pemohon belum memenuhi syarat

Dengan ini mengajukan permohonan informasi publik terkait paket pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 dengan Kode RUP 52710213. Adapun informasi yang kami mohonkan adalah : 1. Dokumen kontrak pengadaan beserta adendumnya (apabila ada). 2. Spesifikasi teknis kendaraan. 3. Berita Acara Serah Terima (BAST). 4. Daftar identitas kendaraan yang memuat merek, tipe, nomor rangka (VIN), nomor mesin, tahun produksi, dan nomor polisi. 5. Nilai kontrak per unit dan total nilai kontrak. 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) B atau daftar Barang Milik Daerah (BMD) yang memuat 4 (empat) unit kendaraan tersebut beserta nomor register aset. 7. Salinan faktur pembelian kendaraan dari dealer/showroom atau dokumen yang menunjukkan harga perolehan masing-masing unit kendaraan. Apabila informasi atau dokumen tersebut berada pada penguasaan Perangkat Daerah lain, kami mohon agar permohonan ini diteruskan kepada badan publik yang menguasai informasi dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Untuk kegiatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Pemohon belum memenuhi syarat

Meminta jadwal sapa bupati Bojonegoro Jawa timur dan nomer WhatsApp PPID Bojonegoro Jawa timur.terimakasih

Meminta jadwal sapa bupati dan meminta nomer WhatsApp PPID Bojonegoro Jawa timur.terimakasih

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

kelompok masyarakat penerima bantuan hibah dari DPR-RI Farida Hidayati fraksi PKB tahun 2019-2014

Untuk keperluan pengawasan partisipatif masyarakat, verifikasi data lapangan, serta transparansi publik terkait realisasi program bantuan pemerintah pusat di tingkat desa juga sebagai salah satu fungsi kontrol sebagaimana UU KIP

PPID telah mengoordinasikan permohonan ke PPID Pembantu Sekretariat DPRD, informasi yang dimohon tidak dikuasai oleh Pemkab Bojonegoro melainkan DPR RI

1. Rekapitulasi kegiatan perjalanan dinas/atau kegiatan representatif PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 yang memuat : A. Nama atau jenis kegiatan, B. Tujuan kegiatan, C. Lokasi kegiatan, D. Waktu pelaksanaan, E. Unit/divisi pelaksana kegiatan. 2. Informasi mengenai mekanisme evaluasi kegiatan perjalanan dinas dan/atau kegiatan representatif, termasuk bentuk laporan hasil kegiatan atau tindak lanjut pasca kegiatan. 3. Rekapitulasi klasifikasi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan/atau kegiatan representatif Tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan secara umum.

Partisipasi publik dalam mendukung penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan representatif pada PT.Asri Dharma Sejahtera (ADS) Kab. Bojonegoro

Informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan PPID Pemkab Bojonegoro, melainkan PPID PT ADS Waktu layanan: 7 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

a. Data pagu anggaran belanja media/publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, baik untuk media online/siber, media cetak, media televisi maupun media lainya pada tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026; b. Salinan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) belanja media/publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026 (periode Januari s.d Mei 226 ; c. Rincian penggunaan anggaran per media/perusahaan penerima kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat: Nama perusahaan media/penerima anggaran, nilai kontrak atau nilai kerja sama, bentuk kerja sama yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan kegiatan, jenis media (online/siber, cetak, televisi atau lainya); d. Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman, petunjuk teknis, kebijakan, atau ketentuan lainnya yang menjadi dasar penentuan, seleksi, verifikasi, evaluasi, dan penetapan perusahaan media sebagai mitra kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. e. Dokumen pendukung lainnya yang relevan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban belanja media/publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Memperoleh informasi mengenai pagu anggaran belanja media/publikasi Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026. - Memperoleh informasi mengenai realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran media/publikasi - Mengetahui mekanisme dan prosedur penentuan media sebagai mitra kerja sama pemerintah daerah - Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik - Melaksanakan fungsi kontrol sosial dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pemohon tidak memenuhi persyaratan Waktu layanan: 8 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

a. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 050/87412.12/2005 tanggal 6 Mei 2005 atas persetujuan kerjasama pengelolaan PI (participatingminterest) PT SER dengan PT. ADS No. 002.06/MOU/ADS-No.1/SER/VI/2005. b. Dokumen PT. SER mengirimkan surat No. 01/V/05 tanggal 19 Mei 2005 tentang pengajuan keikutsertaan dalam pernyartaan modal PI Blok Cepu; c. Dokumen perjanjian penempatan saham antara Bupati Bojonegoro dengan Direktur PT ADS dan PT SER tanggal 31 Maret 2009; d. Dokumen perubahan anggaran dasar PT. ADS dengan menyetujui masuknya PT. SER sebagai pemegang saham mayoritas di PT. ADS tanggal 22 Juni 2009. e. Dokumen RUPS PT ADS 4 Agustus 2022 dengan Keputusan pembayaran atas deviden PT. SER di ADS dari saham seri B dan C senlai RP 1,3 Triliun, kemudian membayar deviden 2017, 2018 senilai Rp 388 Milyar kepada PT. SER; f. Peraturan dan ADS/ART PT. Asri Dharma Sejahtera, sebelum dan sesudah PT. SER masuk.

Untuk kepentingan penelitian pribadi dan pengawasan publik terhadap pengelolaan BUMD dengan kepentingan publik daerah

Dokumen yang dimohon maksimal 2 tahun anggaran dari tahun anggaran berjalan Waktu layanan: 4 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat: Salinan dokumen atau ringkasan eksekutif LHP resmi yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro atas audit berkala maupun audit khusus terhadap APBDes Desa Senganten (Kecamatan Gondang) sepanjang Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024. - Dokumen Evaluasi Camat: Salinan dokumen hasil evaluasi rancangan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Senganten oleh pihak Kecamatan Gondang selaku pembina kewilayahan teknis untuk TA 2021-2024. - Data Transparansi Klaster Sektoral Desa Senganten (TA 2021-2024): Rincian data serapan yang meliputi Bidang Pembangunan Desa (volume & SILPA Jalan Desa/JALTP, TPT, Drainase), Bidang Pemberdayaan Masyarakat (SPJ Ketahanan Pangan & BUMDes), serta Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (insentif RT/RW & Linmas).

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial, pemenuhan hak informasi publik yang objektif, serta bahan kajian integratif demi mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan PPID Utama Pemkab Bojonegoro, PPID telah mengoordinasikan permohonan ke Desa Gondang Waktu layanan: 6 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Aset berupa tanggul Bengawan Solo yang memiliki fungsi vital bagi keselamatan warga, kami mohon konfirmasi atas beberapa hal berikut 1. Bagaimana progres pelacakan dokumen pendukung pengadaan tanah tahun 2010 dan 2016 yang menurut BPK tidak tersedia di Bagian Umum ? 2. Sejauh mana langkah BPKAD dalam memastikan asersi “Hak dan Kewajiban” atas tanah tersebut terpenuhi agar tidak terjadi potensi kerugian daerah (actual loss)? 3. Apakah Pemerintah Kabupaten telah melakukan konfrontasi kepada vendor atau pihak penerima pembayaran pada masa pembebasan lahan tersebut ?

Transparansi publik dan perimbangan berita agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengamanan aset daerah.

Pemohon tidak melengkapi syarat permohonan Waktu layanan: 7 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro di Tempat Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mengajukan permohonan informasi sebagai berikut: A. Informasi yang Dimohonkan Kami memohon salinan dokumen terkait paket pengadaan dengan rincian sebagai berikut: - Nama Paket: Belanja Modal Personal Computer - Kode RUP: 59179960 - Satuan Kerja: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro - Tahun Anggaran: 2025 Adapun informasi yang kami mohonkan meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / spesifikasi teknis pekerjaan 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Rincian jumlah unit barang dalam paket tersebut 4. Rincian harga satuan barang (engineer’s estimate / breakdown anggaran) 5. Dokumen RKA dan/atau DPA pada sub kegiatan terkait 6. Rencana metode pelaksanaan e-purchasing (termasuk skema pembelian dan distribusi barang) Apabila informasi tidak tersedia dalam satu dokumen, kami memohon agar diberikan dalam bentuk dokumen terpisah sesuai ketersediaan. B. Tujuan Penggunaan Informasi Tujuan penggunaan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Term of Reference). C. Bentuk dan Cara Penyampaian Informasi Informasi dimohonkan dalam bentuk salinan digital (softcopy) dalam format PDF dan/atau Excel, dan dapat dikirimkan melalui email: terascenter.nusantara@gmail.com D. Ketentuan Waktu dan Hak Pemohon Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengharapkan tanggapan atas permohonan ini dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan ini, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Teras Center Nusantara

LAMPIRAN I TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI (TERM OF REFERENCE / TOR) Informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk kepentingan pengkajian, analisis, dan penyusunan rekomendasi dalam rangka partisipasi publik guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pelaksanaan paket pengadaan Belanja Modal Personal Computer di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. Secara khusus, informasi tersebut akan digunakan untuk: 1. Melakukan analisis kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kesesuaian spesifikasi teknis barang yang direncanakan. 2. Mengkaji kewajaran harga melalui perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga pada katalog elektronik pemerintah, serta harga pasar yang relevan. 3. Mengidentifikasi potensi inefisiensi, ketidaktepatan spesifikasi, maupun potensi pengondisian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. 5. Menyusun bahan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Penggunaan informasi akan dilakukan secara bertanggung jawab, tidak disalahgunakan, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan, paket pengadaan tersebut dibatalkan

1. Rincian belanja hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk) meliputi : - Nama penerima hibah - Alamat penerima - Besaran dana per penerima - Dasar pemberian hibah - Dokumen pendukung (proposal dan/atau sk penetapan) (rincian per penerima, bukan total agregat) 2. Rincian belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk), meliputi : - Uraian sub kegiatan - Rincian komponen belanja per item - Kerangka acuan kerja (kak/tor) - Rencana anggaran biaya (rab) (rincian penggunaan anggaran per kegiatan, bukan ringkasan) 3. Rincian sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk), meliputi : - Kode rekening - Nama kegiatan dan sub kegiatan - Pagu anggaran (Sampai tingkat pelaksanaan/sub kegiatan, bukan ringkasan total) 4. Apabila tersedia, kami juga memohon akses terhadap dokumen rincian lengkap RKA dan/atau DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, baik induk maupun perubahan. 5. Apabila tersedia, kami juga memohon informasi terkait penyedia barang dan jasa, meliputi : - Nama penyedia - Nilai kontrak - Jenis pekerjaan

Pengkajian dan analisis sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kab. Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Sekretariat Daerah, Rincian belanja hibah dikecualikan hingga selesai diaudit Waktu layanan: 9 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Indeks Keterbukaaan Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Desa Tikusan Tahun 2020-2025

Untuk Keperluan Penelitian dengan Judul Best Practice Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

Mohon pekerjaan/permodalan usaha

Tujuan saya tidak minta.bansos yg saya butuhkan pekerjaan /modal untuk buka usaha

Bojonegoro, 17 Maret 2026 Kepada Yth. ……………………… Di - Dengan Hormat Sehubungan dengan penyampaian Saudara terkait pengaduan pekerjaan, bersama ini kami informasikan bahwa aduan masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! pada tautan berikut: https://www.lapor.go.id/ Atau Melalui formulir permohonan informasi online pada laman berikut: https://ppid.bojonegorokab.my.id/layanan/permohonan Melalui aplikasi tersebut, laporan Saudara akan diteruskan kepada instansi atau OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Seluruh proses pelayanan informasi publik dan penanganan aduan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Bojonegoro. Desk PPID Kabupaten Bojonegoro

Saya membutuhkan data Dokumen APBD Bojonegoro 2026

Dokumen tersebut saya gunakan sebagai acuan menyelesaikan tugas kuliah saya

Informasi dikuasai oleh PPID Utama