Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan praktik magang mahasiswa di lingkungan instansi, termasuk mekanisme penerimaan magang, unit kerja yang dapat menerima mahasiswa magang, serta ketentuan administrasi yang perlu dipenuhi.

Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengajuan dan pelaksanaan praktik magang mahasiswa dalam rangka pemenuhan kewajiban akademik Program Studi Linguistik Indonesia, serta sebagai sarana penerapan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan kerja.

PPID Utama mengkoordinasikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu Dinkominfo

Permintaan Data APBD OPD 2025/2026 (Jumlah APBD OPD, Jumlah biaya pemeliharaan, Rincian realisasi biaya pemeliharaan) : 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Kecamatan Kasiman 4. Kecamatan Sukosewu

Sebagai data penunjang penelitian mengenai Good Governance dalam pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro.

PPID telah mengoordinasikan permohonan ke PPID Pembantu OPD terkait Waktu layanan: 10 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek BKKD Pembangunan Jalan Rijid Beton di Dusun Jambangan, Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo Tahun Anggaran 2025

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah/desa (BKKD) di wilayah Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Kecamatan Tambakrejo Waktu layanan: 1 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Laporan pengecoran jalan desa ( BKKD) dan mohon salinan foto copy RAP pembangunan cor jalan di rt 05 rw 01 pada tanggal 12 Januari 2026 di desa kemiri kec. MALO kab. bojonegoro

PPID pasal 3 huruf C dan D kontrol sosial dan keterbukaan informasi. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan.

Pemohon belum melengkapi KAK/ToR

1. Sumber, besaran, dan struktur anggaran yang dikelola PT. ADS Bojonegoro pada periode 2025. 2. Rincian penggunaan dan realisasi anggaran termasuk alokasi untuk operasional, investasi, dan program lainya. 3. Bentuk kerja sama usaha atau proyek yang menggunakan anggaran Perusahaan. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kontrol sosial dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan badan usaha yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID PT ADS Waktu layanan: 2 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Tambahan dokumen pendukung kegiatan BKKD Pembangunan Jalan Rigid Beton di Dusun Jambangan, Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: - Gambar Rencana Teknis (As Plant Drawing) - Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) - Spesifikasi Teknis Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas

Pemohon belum melengkapi dokumen hasil kajian kontrol sosial Waktu layanan: 2 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengajukan permohonan informasi publik terkait paket belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : Tahun Anggaran 2024 1. Kode RUP 48105436 2. Kode RUP 52495870 3. Kode RUP 48317521 4. Kode RUP 48355066 Tahun Anggaran 2025 1. Kode RUP 59519322 2. Kode RUP 59205889 3. Kode RUP 59205922 4. Kode RUP 58441972 Informasi yang Dimohon : Untuk masing-masing Kode RUP tersebut di atas, kami memohon : 1. Nama dan alamat penyedia barang/jasa (penjual BBM/pelumas). 2. Status penyedia (Pertamina langsung/agen resmi/distributor/SPBU). 3. Salinan kontrak/SPK atau dokumen perjanjian. 4. Rincian harga satuan per liter dalam kontrak. 5. Jenis BBM yang dibeli (HSD/B35/jenis lainnya). 6. Rincian volume pembelian per transaksi. 7. Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri). 8. Bukti transaksi pembelian (invoice/faktur/nota). 9. Dokumen pembayaran. 10. Dasar penggunaan metode pemilihan (termasuk jika menggunakan metode dikecualikan).

Untuk kepentingan kontrol sosial terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU SDA, Pemohon dapat memperoleh informasi dengan mekanisme membaca/melihat langsung.

Permohonan informasi terkait Paket Rekonstruksi Jalan Sekar – Kedungbrubus, Kode Tender 31651244, Kode RUP 48562226, Tahun Anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro 2024. Adapun informasi yang saya minta adalah : 1. Salinan dokumen kontrak pekerjaan beserta addendum (jika ada). 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap beserta rincian perhitungan harganya. 3. Gambar perencanaan atau gambar kerja yang menunjukkan : 1. Ketebalan jalan beton. 2. Mutu beton yang digunakan. 3. Jenis dan ukuran wiremesh/besi yang dipasang serta jumlah lapisannya. 4. Panjang dan lebar pekerjaan. 5. Spesifikasi teknis pekerjaan. 6. Dokumen pembayaran pekerjaan (termin). 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO). Informasi dimohon dalam bentuk salinan dokumen resmi.

Untuk Kepentingan Kontrol Sosial terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga, Informasi pada angka 1-4 tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan pelindungan usaha dari persaingan tidak sehat dan menghindari penyalahgunaan.

Dokumen paket pengadaan barang/jasa sebagai berikut: a. Rekonstruksi Jalan Ngambon - Bobol (Kode tender 10088568000) Tahun Anggaran 2025; b. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.015 RW.005, RT.016 RW.001, RT.006 RW.002, RT.003 RW.001, RT.010 RW.003 Desa Drajat Kecamatan Baureno (Kode tender 10090002000); c. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.02 RW.01, RT.04 RW.01 Gang Teratai, RT.05 RW.01, RT.02 RW.01 Desa Bubulan Kecamatan Bubulan (Kode tender 10090504000); d. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT.12 RW.04, RT.21 RW.07 Dsn. Jedeng, RT.08 RW.08 Dsn. Gempol, RT.47 RW.13, RT.31 RW.10, RT.19 RW.06, RT.12 RW.02, RT.03 RW.01 Desa Nganti Kecamatan Ngraho (Kode tender 10090013000; dan e. Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase RT. 05 RW.01, RT.06 RW.01, RT 07 RW.01, RT. 08 RW 01 Desa Belun, Kecamatan Temayang (Kode tender 10090001000). Untuk masing-masing paket tersebut, dokumen yang diminta adalah: a. Salinan dokumen DED (gambar teknis, RAB, RKS, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dokumen pendukung) masing-masing kegiatan; b. Salinan Bill Of Quantities (BOQ) masing-masing kegiatan; dan c. Salinan dokumen kontrak masing-masing kegiatan.

Sebagai bahan data bagi internal untuk mengembangkan diri,memperkaya pengetahuan, serta mengambil peran untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi (apabila kami menemukan adanya indikasi kebocoran keuangan Negara)

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Dinas PKP Cipta Karya, Pemohon belum melengkapi KAK/Proposal. Waktu layanan: 5 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

a. Data Jumlah klasifikasi Laporan yang berhasil ditindak lanjuti dan tidak tertangani dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan disertakan SKPD yang menangani dan Diklasifikasikan berdasarkan kategori laporan mulai tahun 2021 s/d 2024 b. Wawancara dengan Admin pengelola siap lapor di SKPD dengan aduan terbanyak yakni dilihat dari aduan terbanyak di 3 SKPD paling dominan sebagai sampel dan SKPD yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu adalah di SKPD mana ? cukup 3 sampel saja jikalau ada. Mohon untuk diberikan keterangan SKPD mana dengan aduan terbanyak dan SKPD mana yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu pada tahun 2021 s/d 2024. c. Serta Wawancara pada Admin pengelola Kabupaten siap lapor di Dinas Kominfo, Pembina, Pengarah, Pelaksana Siap Lapor di Kabupaten Bojonegoro dan Sekretaris Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan Perbup No. 25 Tahun 2021 pasal 5

Untuk Tugas Akhir Perkuliahan

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

a. Data Jumlah klasifikasi Laporan yang berhasil ditindak lanjuti dan tidak tertangani dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan disertakan SKPD yang menangani dan Diklasifikasikan berdasarkan kategori laporan mulai tahun 2021 s/d 2024 b. Wawancara dengan Admin pengelola siap lapor di SKPD dengan aduan terbanyak yakni dilihat dari aduan terbanyak di 3 SKPD paling dominan sebagai sampel dan SKPD yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu adalah di SKPD mana ? cukup 3 sampel saja jikalau ada. Mohon untuk diberikan keterangan SKPD mana dengan aduan terbanyak dan SKPD mana yang menyatakan tidak menangani laporan tepat waktu pada tahun 2021 s/d 2024. c. Serta Wawancara pada Admin pengelola Kabupaten siap lapor di Dinas Kominfo, Pembina, Pengarah, Pelaksana Siap Lapor di Kabupaten Bojonegoro dan Sekretaris Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan Perbup No. 25 Tahun 2021 pasal 5

Untuk Tugas Akhir Perkuliahan

Informasi dikuasai oleh PPID Utama Waktu layanan: 10 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

Saya memohon Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026, meliputi: 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 2.Dokumen APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 secara lengkap beserta seluruh lampirannya. Dokumen yang dimohonkan merupakan dokumen resmi yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026.

Informasi yang dimohonkan akan digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan tugas kuliah yang bersifat analitis, khususnya untuk mengkaji struktur anggaran, komposisi pendapatan dan belanja, serta pola alokasi pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk tujuan lain.

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

1. Salinan rincian anggaran belanja media/publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024. 2. Salinan rincian anggaran belanja media/publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. 3. Rincian per media/perusahaan penerima anggaran, nilai kontrak, bentuk kerja sama, serta waktu pelaksanaan kegiatan. 4. Dokumen pendukung yang relevan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrol sosial dan peran serta pengawasan oleh masyarakat dan publikasi

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Sekretariat Daerah, Informasi pada angka 3 tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan pelindungan usaha dari persaingan tidak sehat dan menghindari penyalahgunaan.

Saya membutuhkan data Dokumen APBD Bojonegoro 2026

Dokumen tersebut saya gunakan sebagai acuan menyelesaikan tugas kuliah saya

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

Mohon pekerjaan/permodalan usaha

Tujuan saya tidak minta.bansos yg saya butuhkan pekerjaan /modal untuk buka usaha

Bojonegoro, 17 Maret 2026 Kepada Yth. ……………………… Di - Dengan Hormat Sehubungan dengan penyampaian Saudara terkait pengaduan pekerjaan, bersama ini kami informasikan bahwa aduan masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui Aplikasi LAPOR! pada tautan berikut: https://www.lapor.go.id/ Atau Melalui formulir permohonan informasi online pada laman berikut: https://ppid.bojonegorokab.my.id/layanan/permohonan Melalui aplikasi tersebut, laporan Saudara akan diteruskan kepada instansi atau OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Seluruh proses pelayanan informasi publik dan penanganan aduan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Bojonegoro. Desk PPID Kabupaten Bojonegoro

Indeks Keterbukaaan Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Desa Tikusan Tahun 2020-2025

Untuk Keperluan Penelitian dengan Judul Best Practice Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Informasi dikuasai oleh PPID Utama

1. Rincian belanja hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk) meliputi : - Nama penerima hibah - Alamat penerima - Besaran dana per penerima - Dasar pemberian hibah - Dokumen pendukung (proposal dan/atau sk penetapan) (rincian per penerima, bukan total agregat) 2. Rincian belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk), meliputi : - Uraian sub kegiatan - Rincian komponen belanja per item - Kerangka acuan kerja (kak/tor) - Rencana anggaran biaya (rab) (rincian penggunaan anggaran per kegiatan, bukan ringkasan) 3. Rincian sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 (Perubahan), serta data pembanding Tahun Anggaran 2025 (Induk), meliputi : - Kode rekening - Nama kegiatan dan sub kegiatan - Pagu anggaran (Sampai tingkat pelaksanaan/sub kegiatan, bukan ringkasan total) 4. Apabila tersedia, kami juga memohon akses terhadap dokumen rincian lengkap RKA dan/atau DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, baik induk maupun perubahan. 5. Apabila tersedia, kami juga memohon informasi terkait penyedia barang dan jasa, meliputi : - Nama penyedia - Nilai kontrak - Jenis pekerjaan

Pengkajian dan analisis sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kab. Bojonegoro

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Sekretariat Daerah, Rincian belanja hibah dikecualikan hingga selesai diaudit Waktu layanan: 9 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro di Tempat Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mengajukan permohonan informasi sebagai berikut: A. Informasi yang Dimohonkan Kami memohon salinan dokumen terkait paket pengadaan dengan rincian sebagai berikut: - Nama Paket: Belanja Modal Personal Computer - Kode RUP: 59179960 - Satuan Kerja: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro - Tahun Anggaran: 2025 Adapun informasi yang kami mohonkan meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / spesifikasi teknis pekerjaan 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Rincian jumlah unit barang dalam paket tersebut 4. Rincian harga satuan barang (engineer’s estimate / breakdown anggaran) 5. Dokumen RKA dan/atau DPA pada sub kegiatan terkait 6. Rencana metode pelaksanaan e-purchasing (termasuk skema pembelian dan distribusi barang) Apabila informasi tidak tersedia dalam satu dokumen, kami memohon agar diberikan dalam bentuk dokumen terpisah sesuai ketersediaan. B. Tujuan Penggunaan Informasi Tujuan penggunaan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Term of Reference). C. Bentuk dan Cara Penyampaian Informasi Informasi dimohonkan dalam bentuk salinan digital (softcopy) dalam format PDF dan/atau Excel, dan dapat dikirimkan melalui email: terascenter.nusantara@gmail.com D. Ketentuan Waktu dan Hak Pemohon Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengharapkan tanggapan atas permohonan ini dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan ini, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Teras Center Nusantara

LAMPIRAN I TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI (TERM OF REFERENCE / TOR) Informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk kepentingan pengkajian, analisis, dan penyusunan rekomendasi dalam rangka partisipasi publik guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pelaksanaan paket pengadaan Belanja Modal Personal Computer di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. Secara khusus, informasi tersebut akan digunakan untuk: 1. Melakukan analisis kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kesesuaian spesifikasi teknis barang yang direncanakan. 2. Mengkaji kewajaran harga melalui perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga pada katalog elektronik pemerintah, serta harga pasar yang relevan. 3. Mengidentifikasi potensi inefisiensi, ketidaktepatan spesifikasi, maupun potensi pengondisian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. 5. Menyusun bahan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Penggunaan informasi akan dilakukan secara bertanggung jawab, tidak disalahgunakan, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPID Utama mengkoordinasikan kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan, paket pengadaan tersebut dibatalkan

Aset berupa tanggul Bengawan Solo yang memiliki fungsi vital bagi keselamatan warga, kami mohon konfirmasi atas beberapa hal berikut 1. Bagaimana progres pelacakan dokumen pendukung pengadaan tanah tahun 2010 dan 2016 yang menurut BPK tidak tersedia di Bagian Umum ? 2. Sejauh mana langkah BPKAD dalam memastikan asersi “Hak dan Kewajiban” atas tanah tersebut terpenuhi agar tidak terjadi potensi kerugian daerah (actual loss)? 3. Apakah Pemerintah Kabupaten telah melakukan konfrontasi kepada vendor atau pihak penerima pembayaran pada masa pembebasan lahan tersebut ?

Transparansi publik dan perimbangan berita agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengamanan aset daerah.

Pemohon tidak melengkapi syarat permohonan Waktu layanan: 7 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat: Salinan dokumen atau ringkasan eksekutif LHP resmi yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro atas audit berkala maupun audit khusus terhadap APBDes Desa Senganten (Kecamatan Gondang) sepanjang Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024. - Dokumen Evaluasi Camat: Salinan dokumen hasil evaluasi rancangan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Senganten oleh pihak Kecamatan Gondang selaku pembina kewilayahan teknis untuk TA 2021-2024. - Data Transparansi Klaster Sektoral Desa Senganten (TA 2021-2024): Rincian data serapan yang meliputi Bidang Pembangunan Desa (volume & SILPA Jalan Desa/JALTP, TPT, Drainase), Bidang Pemberdayaan Masyarakat (SPJ Ketahanan Pangan & BUMDes), serta Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (insentif RT/RW & Linmas).

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial, pemenuhan hak informasi publik yang objektif, serta bahan kajian integratif demi mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan PPID Utama Pemkab Bojonegoro, PPID telah mengoordinasikan permohonan ke Desa Gondang Waktu layanan: 6 hari kerja [Data diimport dari Excel pada 14/10/2026 04:11]