Wujudkan Konektivitas Wilayah Bojonegoro, BKKD Tahun 2026 Dialokasikan untuk Pembangunan Infrastruktur Desa
Bojonegorokab.go.id - Ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro mendapat Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari APBD tahun anggaran 2026. BKKD ini khusus untuk infrastruktur desa agar mendorong ekonomi. Apalagi, konektivitas antar wilayah menjadi salah satu dari lima tematik prioritas pembangunan Pemkab Bojonegoro di 2026.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Biyanto menjelaskan, ada 316 desa menjadi calon penerima BKKD kebinamargaan. Sebanyak 279 desa anggarannya bersumber dari APBD induk dan 37 desa lainnya bersumber dari P-APBD.
Jenis BKK Desa infrastruktur meliputi 253 desa untuk pembangunan jalan, 14 desa membangun jembatan baru, 20 desa jembatan lanjutan, 27 desa lainnya untuk sarana prasarana desa. "Ada dua desa BKK topdown untuk menunjang geopark berupa jalan desa," katanya Kamis (19/11/2026).
Dari 316 desa yang memperoleh BKKD, ada enam desa yang berkas pengajuan pencairan belum/tidak lengkap. Sehingga proposal permohonan pencairan belum ke BPKAD dan belum dapat dicairkan. Karena, proses pencairan tetap harus memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Adapun rencana panjang total jalan yang terbangun melalui BKKD tahun anggaran 2026 sepanjang 32,42 kilometer. Dengan rincian jalan beton 25,69 kilometer, jalan aspal 6,1 kilometer, jalan makadam 0,63 kilometer.
"Selain itu, jika semua desa menyerap, selain membangun 32,42 kilometer jalan, juga membangun 34 jembatan desa," imbuhnya.
Pemerintah desa penerima BKKD diharapkan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan dokumen teknis sesuai ketentuan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Pengelolaan bantuan, lanjutnya juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa wajib memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam proposal dan dokumen perencanaan. Pelaksanaan pekerjaan perlu didukung dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan agar hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui program BKKD Infrastruktur, konektivitas antar wilayah semakin merata dan menjangkau area pelosok, memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah akses menuju pusat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat.
Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan program BKKD Infrastruktur tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran dan terlaksananya pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat untuk jangka panjang. [cs/nn]