Bojonegoro Raih Tiga Penghargaan Tingkat Jatim, Diserahkan Langsung Oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa
Bojonegorokab.go.id - Kabupaten Bojonegoro meraih tiga penghargaan bidang ekonomi tingkat provinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (18/11/2026). Capaian ini diumumkan saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Surabaya.
Penghargaan ini atas komitmen, kinerja, dan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta pengendalian inflasi daerah.
Tiga penghargaan tersebut, pertama penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026, dengan nilai tertinggi sebesar 99,5 persen. Kedua, Penghargaan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik III dari Gubernur Jawa Timur. Ketiga, Penghargaan TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas, sebagai bentuk apresiasi atas konstribusi dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Tema kali ini 'Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Pondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026'. Forum ini momentum persiapan pemerintah daerah di Jawa Timur menjelang Nataru 2026.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kesiapsiagaan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) utamanya Nataru.
"Selain memastikan ketersediaan stok dan distribusi, pemerintah daerah harus memberi atensi pada keterjangkauan harga melalui pasar murah hingga koordinasi intensif seluruh instansi vertikal yang terkait," ujarnya.
Pemanfaatan ekosistem digital untuk memantau pergerakan harga secara realtime, penyampaian informasi publik yang akurat menjadi kunci jejaring distribusi komoditas pangan antarwilayah tetap merata.
Capaian ini merupakan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memperluas digitalisasi transaksi daerah. Serta meningkatkan sinergi pengelolaan pajak daerah dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi. [cs/nn]