Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim), akan membuat pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa sebagaimana diamatkan di dalam UU 5 No. 2015 tentang Desa, yang berisi transparansi di berbagai bidang pembangunan di desa. “Pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa akan kami, buat sebab secara nasional Pemerintah belum mengeluarkan pedoman pelaksanaannya,” kata Komisioner KI…
Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mentargetkan keterbukaan informasi publik di 430 desa/kelurahan, dengan program utama melaporkan pemanfaatan anggaran desa/kelurahan dalam pembangunan, bisa direalisasikan 2017. “Keterbukaan informasi publik di 430 desa/kelurahan terutama menyangkut pelaporan anggaran desa, akan dilakukan melalui web desa, bekerja sama dengan blog kelompok informasi masyarakat (KIM),” kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka…
Pada tanggal 6-7 Mei 2014?Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menggelar?konferensi International?di Nusa Dua, Bali. yang diikuti oleh 10 kepala negara/pemerintahan dan sekitar 500 undangan yang terdiri dari pejabat tinggi negara dikawasan?Asia Pasific. Selain dari bidang pemerintahan, acara konferensi tingkat internasional ini juga dihadiri pimpinan organisasi masyarakat sipil,lembaga multilateral,swasta,akademisi,media,dan kaum muda baik…