PPID Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro Sudah Telanjang Soal Keterbukaan Informasi Publik

Bojonegoro Sudah Telanjang Soal Keterbukaan Informasi Publik

Bojonegoro sekarang ini tidak lagi transparan, melainkan telah nude (telanjang). Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro, Suyoto saat rapat rutin penyerapan anggaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap Jum’at pagi di rumah dinas. Selain SKPD, rapat itu juga dihadiri Staff Ahli, Asisten, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perwakilan media.

Pada rapat itu, semua Kepala SKPD diminta menyampaikan perkembangan program kegiatan, kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran hingga tak sesuai target untuk dicarikan solusinya. “Ini sebagai upaya kita untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel. Karena melalui evaluasi setiap minggu ini kita dapat dengan cepat mengambil tindakan dan mencari jalan keluar agar permasalahan bisa diselesaikan,” kata Bupati Bojonegoro, Suyoto.

Dari Kepala SKPD yang menyampaikan laporan, ada SKPD yang penyerapan anggarannya belum sesuai target. Salah satunya adalah Dinas Pengairan Bojonegoro dalam program pembangunan embung. Yang mana dalam pembangunan embung itu terkendala lahan sehingga kegiatan belum bisa terlaksana sesuai target. “Karena tidak semua desa mau lahannya dijadikan lokasi pembangunan embung. Inilah kendala kita,” kata Kepala Dinas Pengairan.

Menanggapi hal itu, Bupati Suyoto menyarankan, agar Dinas Pengairan menggunakan alternatif lain. Semisal membangun cek dam yang memiliki lebar lebih dari tujuh meter untuk menampung air. “Selain itu perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada desa-desa agar mereka mengerti manfaat dari pembangunan embung ini,” saran Kang Yoto.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kusnandaka Tjatur P, mengungkapkan, keterbukaan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah dimulai sejak 2008. Salah satunya melalui dialog publik setiap hari Jumat di Pendapa Malwopati.

Dalam program itu masyarakat bisa menyampaikan laporan, masukan, kritikan, maupun saran secara langsung kepada Bupati dan Kepala SKPD. Tak berhenti di situ saja, lanjut Kusnandaka, Pemkab Bojonegoro terus memantapkan transparansi melalui teknologi yang ada seperti program short massage service (SMS), dimana masyarakat bisa berkirim laporan, kritikan maupun saran secara gratis. Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga melakukan kerja sama dengan UKP4 di program LAPOR.(dwi/Warta)