Di Indonesia, reformasi pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Salah satu tindak lanjut Perpres ini adalah pada tahun 2007 dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan di level Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Reformasi pengadaan telah mengurangi inefisiensi dan meletakkan…
Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro untuk menimba ilmu tentang pelayanan publik dan pelaksanaan SAKIP. Rombongan dari Kabupaten Lumajang itu diterima Asisten I Djoko Lukito, di gedung baru Pemkab lantai 2, Kamis (13/10). Rombongan Pemkab Lumajang sejumlah 37 orang, yang terdiri dari Inspektorat, RSUD Dokter Hariyoto, Dispenduk capil, Dinkes, Dinas pemberdayaan masyarakat, Disbudpar,…
Melalui open dokumen kontrak, Pemkab Bojonegoro ingin menarik kepercayaan publik terkait keterbukaan Pemerintahan. Ini merupakan langkah real yang diambil Pemkab beserta jajarannya untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk melangsungkan pembangunan berkelanjutan. Dengan cita-cita yang sama, sinergi empat sekawan (Pemerintah, pebisnis, akademisi, dan NGO atau masyarakat) mengikrarkan deklarasi open dokumen kontrak sebagai bentuk pencegahan korupsi,…