Limpasan Waduk Pacal Kedung Jati di Desa Kalisumber, Kecamatan Temayang ambrol tergerus air, Selasa (15/4/2014). Akibat kerusakan spillway Waduk Pacal itu diperkirakan terjadi kehilangan air sekitar 7 juta meter kubik (M3) setera untuk mengairi sawah padi 9.000 ha. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Bupati Bojonegoro, Suyoto. Dia bersama Kepala Dinas Pengairan, Edy Susantu dan beberapa…
Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro, menyediakan pinjaman bagi pedagang sayur keliling Rp500 juta. Pinjaman ini ditujukan bagi pedagang sayur keliling di Bojonegoro untuk lebih mengembangkan usahanya dan menambah modal. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro. Kemudian, pihak dinas langsung menindaklanjuti ke pihak Bank UMKM Jawa Timur untuk merealisasikan pinjaman. “Alokasi…
Selain melalui kegiatan dialogis tanpa prosedur protokoler, iklim demokrasi terutama untuk transparansi dan komunikasi dengan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih mempunyai saluran lain. Yang tentunya dibuka seluas-luasnya untuk publik di Bojonegoro Jawa Timur.
Salah satu saluran lainnya adalah interaksi melalui pesan pendek/SMS (short Messaging Service) yang sejak tahun 2008 juga telah dikumandangkan. Pertamakali adalah Bupati Bojonegoro, Drs H Suyoto, MSi atau Kang Yoto, yang secara terbuka memberikan kesempatan bagi publik Bojonegoro untuk berinteraksi dengan dirinya.
SMS Langsung ke Bupati Bojonegoro
“Ini nomor saya, catat, kalau ada apa-apa silahkan siapa saja boleh mengirim SMS ke saya, nomernya 0813406688,” kata Kang Yoto dalam setiap kesempatan sejak tahun 2008 lalu. Sejak saat itu, ribuan sms dari warga Bojonegoro mengalir deras ke ponsel Kang Yoto.
Dalam sebuah kesempatan, Kang Yoto pernah berkata bahwa isi SMS ke ponselnya itu sebagian besar adalah umpatan, cacian, kritikan. Namun demikian, Kang Yoto tetap menganggap hal itu sebagai masukan. Kang Yoto pernah mencontohkan saat dirinya menerima sms dari seorang warga yang mengaku bernama Gento, menurutnya orang-orang seperti Gento (yang mau berkomunikasi secara blak-blakan) dengan dirinya adalah contoh yang menunjukkan iklim demokrasi.
Tak hanya itu, hingga pada tahun 2008, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Informasi dan Komunikasi kala itu (serkarang berganti nama menjadi Dinas Komunikasi dan Infomatika) juga menyediakan SMS Center bagi masyarakat. SMS center tersebut kemudian menjadi salah satu andalan keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan publik, kala itu.
Lalu pada penghujung tahun 2013, program SMS Center kembali digulirkan oleh Pemkab Bojonegoro,melalui nomor 3934, pada saat awal digulirkan, ratusan SMS dari warga Bojonegoro telah masuk dan diteruskan kepada SKPD terkait. Berbagai permasalah di masyarakat, langsung dapat dicarikan solusinya melalui saluran tersebut.
“Masak pasang paving dasarnya pakai pasir kali..tolong pak bupati di cek..desa bondol kec. Ngagmbon..,” demikian salah satu bunyi SMS dari warga yang memanfaatkan SMS Center 3934 tersebut. Dalam rekap SMS Center, hampir semua masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
Tak hanya itu, belakangan, setelah era Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seluruh SKPD di Bojonegoro secara bertahap menampilkan nomor-nomor ponsel pejabatnya di website masing-masing. Hal itu membuat saluran SMS menjadi semakin lebar terbuka untuk masyarakat Bojonegoro.
Tekhnologi pada Ponsel
Kemajuan tekhnologi, akhirnya membuat ponsel menjadi alat komunikasi dan transparansi yang juga digunakan oleh Kang Yoto, akun twitter yang dibagikan, melalui Broadcast Balacberry Messenger pribadinya juga menjadi salah satu alat komunikasi dengan publik di Bojonegoro. Hal itu akhirnya juga dilakukan oleh sejumlah pejabat lain, ada yang melalui Broadcast BBM, ada yang melalui facebook, ada yang melalui twitter.
Pemkab Bojonegoro, baik secara institusi maupun pribadi pejabatnya masing-masing, sedikit banyak telah memberikan ruang seluas-luasnya untuk interaksi dengan publik. Melalui pemanfaatan tekhnologi di ponsel misalnya, di facebook, twitter, nomer ponsel untuk sms, hingga BBM, semuanya adalah sarana komunikasi yang jelas mempunyai nilai interaksi dengan publik. Masyarakat dengan bebas bisa menyampaikan aspirasinya, dapat dengan bebas memberi masukan, hingga kritik. (bersambung ? */mcb)
Source :?http://kanalbojonegoro.com/transparansi-dan-komunikasi-publik-di-bojonegoro-2/
Sebagai bentuk transparansi informasi untuk publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur tak hanya menerapkan penyajian informasi satu arah. “Kami juga melakukan komunikasi dan dialog dua arah,” kata Kusnandaka Tjatur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.
Informasi publik melalui media massa yang selama ini dilakukan masih ditambah dengan bentuk-bentuk lain yang bersifat dua arah. Pelaksanaan Dialog Publik, penyediaan layanan SMS Center, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hingga pemanfaatan media online dan jejaring sosial telah dilaksanakan hingga saat ini.
Dialog Publik
Merupakan program yang dioperatori oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, berlangsung secara rutin sejak tahun 2008, tepatnya pada 14 Maret yakni dua hari setelah Suyoto dilantik menjadi Bupati di Kabupaten Bojonegoro. Berebda dengan dialog-dialog yang biasa digelar oleh instansi pemerintahan di daerah lain, Dialog Publik di Bojonegoro bersifat terbuka.
Semua lapisan masyarakat bisa datang tanpa prosedur protokoler yang biasa diberlakukan, mereka dapat menggunakan pakaian apapun, demokrasi bojonegorobersandal jepit, bercelana pendek, memakai sarung. Tak hanya itu, kebebasan menyampaikan pendapat, bertanya, bahkan mencacipun bukan hal tabu di forum yang digelar setiap usai shalat Jumat tersebut.
Bukan hanya mereka yang datang ke lokasi dialog di Pendopo Malowopati Kompleks Pemkab Bojonegoro saja yang dapat mendengar dan mengikuti jalannya dialog, kegiatan tersebut juga disiarkan secara langsung tanpa sensor melalui dua radio lokal di Bojonegoro.
Jenis pertanyaaan dan pernyataan masyarakatpun beragam, mulai dari keluhan pribadi seperti kebutuhan rumah tangga dan masalah percintaan, bertanya soal anggaran dan kebijakan, hingga pelaporan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk korupsi-korupsi di tingkat desa.
“Saya punya masalah rumah tangga, kini diambang perceraian, saya mohon bisa dibantu,” demikian salah satu ungkapan warga di depan Bupati Bojonegoro yang biasa disebut dengan panggilan Kang Yoto. Untuk masalah-masalah seperti ini, Kang Yoto selalu mengarahkan ke pihak P3A Bojonegoro, bahkan tak jarang Mafudloh Suyoto (Isteri Kang Yoto) langsung menangani hal tersebut.
Dialog publik bojonegoroHampir semua maslaah dan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, relatif dapat diselesaikan pada saat itu juga, menyusul setiap kegiatan berlangsung, hampir seluruh pejabat SKPD di Bojonegoro ikut hadir. Tak hanya keluhan dan laporan warga, terkadang Kang Yoto menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk artis untuk ikut berbagi di forum tersebut.
Beberapa tamu undangan pemerintah, sempat dibuat takjub dengan konsep dialog yang berlaku di Bojonegoro, termasuk mereka yang datang dengan tujuan hal-hal formal. “Kami datang lengkap dengan jas, sudah menyiapkan hal-hal protokoler untuk penandatangan M.o.U dengan Pemkab, ternyata ini betul-betul mengejutkan. Seharusnya ini juga diikuti oleh daerah lain, masyarakat jadi benar-benar tahu kesepakatan yang dilakukan pemerintah,” terang salah satu tamu, dari sebuah perguruan tinggi nasional saat hadir untuk penandatanganan kerjasama pelatihan untuk peternak sapi di Bojonegoro (2009).
Rakyat jelata, pengusaha, seniman, pelajar, pejabat, artis, cendekiawan hingga menteri melebur menjadi satu dalam dialog yang selalu?transparansi bojonegoroberlangsung meriah tersebut. Sesekali mereka yang hadir datang untuk menunjukkan kemampuan mereka, baik itu berupa seni, prestasi, hingga inovasi yang semuanya bertujuan untuk lebih menduniakan Bojonegoro. “Ini akan saya usahakan menjadi model dialog dengan pegawai kami” demikian ujar seorang direktur bank bertaraf nasional saat ikut hadir dalam acara dialog tersebut.
Selain sebagai bentuk transparansi publik, tak jarang forum tersebut digunakan sebagai problem solving atas masalah yang dihadapi
Bojonegoro. “Dari sini, pemerintah bisa tahu secara langsung mengenai permasalahan yang adad. Selain itu juga ada solusi dan penyelesaian masalahnya,” terang Joko Suhermanto, Kepala Bidang (Kabid) Jaringan Komunikasi (Jarkom) Kominfo Bojonegoro. Bakan bentuk komunikasi antara pemerintah dan publik yang dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro, saat ini menjadi contoh dan obyek study dari sejumlah pakar demokrasi beberapa negara. (bersambung ? */mcb)
Source :?http://kanalbojonegoro.com/transparansi-dan-komunikasi-publik-di-bojonegoro-1/