Para Perajin Batik Bojonegoro Unjuk Karya di BFF 2024, Dekranasda Terus Dorong Perluas Pasar
Menegaskan Pentingnya Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Daerah
Menegaskan Pentingnya Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Daerah:
Festival Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
Bojonegoro, yang merupakan satu dari 15 pemerintah daerah percontohan dalam ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka, hari ini menyelenggarakan kegiatan Festival Open Government Partnership (OGP) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 19-20 Oktober 2016.
Menteri PAN-RB Asman Abnur, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanaan Kementerian PPN/Bappenas Rizky Feriyanto, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan perwakilan dari beberapa pemerintah Kabupaten/Kota, hadir pada acara Festival Open Government Partnership (OGP) ini. Kedatangan para pejabat Negara dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota ini di Bojonegoro, merupakan bentuk respon positif guna mendorong terselenggaranya transparansi di Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemkab Bojonegoro di dalam menegaskan komitmen keterbukaan di dalam tata kelola pemerintahan di Bojonegoro. Melalui program eksibisi, diskusi panel, dan berbagai perlombaan serta rangkaian acara pendamping lainnya, dipaparkan berbagai prestasi dan perencanaan pengimplementasian pemerintahan terbuka di Bojonegoro.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, ada beberapa contoh praktik keterbukaan pemerintah di Bojonegoro yang hendak dipaparkan terutama di tingkat desa sebagai tingkatan pemerintahan paling kecil. Pertama, pengelolaan anggaran desa yang transparan dengan dipublikasikan di pelbagai media, mulai dari baliho, poster, pamphlet, leaflet, papan informasi dan juga lewat website dan blog desa. Dua, proses akuntabilitas desa lewat proses seperti Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes). Tiga, peran serta sekaligus pelibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa. Empat, munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, terutama dalam bidang Teknologi Informasi. “Kriteria ini, baku bagi semua pejabat di desa yang ada di Bojonegoro” ujarnya.
Di luar itu, lanjut Kusnandaka Tjatur, juga ada materi lain yang disampaikan. Yaitu publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti aplikasi dengan nama SIAP LAPOR—yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diiniasi oleh pemerintah pusat dan telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal kinerja Pemerintahannya. “Laporan masyarakat terbukti bermanfaat bagi pemerintah dalam memetakan masalah untuk merumuskan solusi terbaik ke depannya,” tandas Kusnandaka.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur dalam sambutannya bahkan mengatakan gembira dan terkejut dengan kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. “Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk dapat meniru Bojonegoro, karena seluruh sistem sudah dipersiapkan dengan baik dan matang sehingga mudah untuk direplikasi”, jelas Menteri Asman. “Dengan begitu saya yakin proses reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah dapat lebih cepat dan efisien untuk diterapkan”, tambah Menteri Asman.
Bupati Bojonegoro Suyoto, mengatakan, Kabupaten Bojonegoro punya potensi alam baik. Dari daerah minyak dan gas, areal pertanian dengan sumber mata air dari Sungai Bengawan Solo dan bendungan, juga areal peternakan yang lapang, namun sayangnya belum teroptimalkan. Karena itu menurut Suyoto, potensi alam dan potensi manusia Bojonegoro harus dipadukan dengan sistem pengelolaan yang kolaboratif dengan masyarakat dan secara akuntabel serta inovatif, maka Bojonegoro akan jadi kabupaten gemah ripah loh jinawi. Untuk itu ke depannya, perangkat TI diproyeksikan untuk dioptimalkan di 430 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan di Bojonegoro. “Kalau seluruh desa/kelurahan punya website, tentu memudahkan orang melihat potensi kabupaten ini,” imbuhnya.
###
Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia:
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas,,dan Kementerian Luar Negeri serta sejumlah unsur perwakilan masyarakat sipil.
About the author
Related posts
