Bojonegoro, Media Center – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar workshop penyiaran bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pegiat media sosial dalam memberdayakan media komunitas Selasa (4/8/2020). Kegiatan ini untuk memperkuat strategi komunikasi publik pemerintah.
Acara yang digelar di gedung Bakorwil (Badan Koordinasi wilayah) Jl. Pahlawan No 5 ini dihadiri Kepala Bakorwil Dyah Wahyu Ermawati, Komisioner KPID Jawa Timur Amaliya Rosadi, Komisi Informasi Jawa Timur Elis Yusniawati, Konsultan Komunikasi Publik Ghani Kartiwang Adiwisastra, Direktur Radar Bojonegoro Zahidin, komunitas Orari (Organisasi Amatir Radio Lokal), komunitas Rapi (Radio Antar Penduduk Indonesia), FRB (Forum Radio Bojonegoro) dan pegiat media sosial lainnya.
Dalam acara tersebut Kepala Bakorwil Bojonegoro Dyah Wahyu Ermawati menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan Jawa Timur tidak akan lancar dan sukses tanpa adanya pemberitaan lewat media. Oleh karena itu informasi yang disampaikan terhadap kegiatan pemerintah sebaiknya dilakukan secara simetris dan bersama.
“Kita tahu di masa ini banyak berita hoax beredar di media sosial, bila dibiarkan saja maka informasi yang salah akan di konsumsi masyarakat yang akan berdampak pada opini yang negatif yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Dyah Wahyu Ermawati menjelaskan dengan adanya workshop penyiaran dapat membantu arah informasi yang positif dan solutif dalam membantu penyampaian program ataupun kegiatan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Sementara itu, Komisioner KPID Jawa Timur Amaliya Rosadi menyampaikan bahwa sesuai undang-undang penyiaran nomor 32, KPID hanya mengawasi konten dan isi siaran untuk radio dan televisi. Di Jawa Timur terdapat 298 media radio dan televisi yang sudah berizin.
“Di Bojonegoro sendiri ada 9 Badan Radio Swasta dan komunitas yang sudah legal. Mengingat juga kita dalam masa pandemi, dimana banyak kegiatan yang dilakukan secara online maka harapan kami untuk lembaga penyiaran di Bojonegoro memberikan konten yang edukatif, informatif dan solutif kepada masyarakat dalam menyampaikan program pemerintah,” pungkasnya.(FIF)
