Bojonegoro Gelar Festival Transparansi Desa
Terpilihnya Bojonegoro bersama 15 (lima belas) kota di dunia dalam ajang Open Government Partnership (OGP) merupakan bagian dari proses keberhasilan Bojonegoro dalam menjalankan keterbukaan pemerintahan.
Melaksanakan keterbukaan bukan perkara mudah karena harus menggerakkan seluruh elemen terkait untuk bersama-sama mengusung transparansi dan mempublikasikannya kepada publik.
Jauh sebelum undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di sahkan, Bojonegoro sudah menjalankan informasi melalui kegiatan Sobo Pendopo (Dialog Interaktif) yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Pendopo Kabupaten, Masyarakat bebas hadir untuk menyampaikan kritik dan saran.
Rencana aksi OGP akan semakin di tingkatkan menuju pemerintahan desa yang terbuka mengacu pada nilai-nilai keterbukaan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi) sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang tepat, cepat, manfaat untuk menciptakan kepercayaan (trust) dan partisipasi (participation) dari masyarakat kepada pemerintah.
Kemudian Pemkab Bojonegoro menggelar Festival transparansi desa, sebagai bagian dari rencana aksi OGP. Maka mulai saat ini telah berlangsung keterbukaan transparansi anggaran melalui baliho disetiap desa-desa.
Pelaksanaan publikasi transparansi anggaran desa tersebut, nantinya akan di nilai oleh tim Kecamatan setempat mulai 25 Agustus sampai 21 September 2016. Dalam penilaian itu akan di pilih dua desa perwakilan Kecamatan setempat.
Beberapa sistem tahapan penilaian diantaranya, Baliho rangka permanen, Baliho rangka non permanen, poster/leaflet, media luar ruang lainnya. Di samping itu, penilaian media online melalui web desa dan blog.
Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari SKPD terkait dan NGO ke dua desa yang dipilih, untuk menentukan lima pemerintahan desa terbuka Kabupaten Bojonegoro.
Setelah itu Dinas Kominfo akan mengumumkan lima desa terbaik dan penyerahan penghargaan pada perayaan hari jadi Bojonegoro (HJB) ke-339 pada 20 Oktober 2016.