Universitas Thailand Amati Praktek Open Government di Bojonegoro
Bojonegoro,– Peneliti dari Universitas Khon Kaen Thailand, Agustiyara mengunjungi Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penelitian penerapan open government di Bojonegoro. Penelitian yang rencananya berlangsung selama dua pekan ini digunakan untuk melihat dan mempelajari berbagai kegiatan keterbukaan pemerintahan yang tengah digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu kegiatan yang diikuti oleh pemuda asal Aceh ini mengunjungi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sendang Potro, Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kamis (7/9). Dalam kunjungan ini, Agus berdiskusi langsung dengan Kades Sedah Kidul serta anggota KIM Sendang Potro yang juga tengah bersiap mengikuti lomba di Pekan KIM Jawa Timur yang akan digelar pekan depan.
Agus, sapaan akrabnya, beranggapan bahwa pelaksanaan e-governmet di Bojonegoro merupakan paradigma baru dari demokrasi di Indonesia. Kehadiran pemerintah menjadi titik awal mulainya membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintahan sendiri yang telah terintegrasi keseruluh SKPD dan pemerintah di tingkat desa,” ujarnya pada kanalbojonegoro.com.
Hal ini ia ungkapkan setelah melihat adanya transparansi di tingkat desa berupa laporan anggaran desa beserta peruntukkannya yang dipampang di balai desa.
“Tidak hanya itu, transparansi pemerintahan adalah bentuk kepercayaan diri dalam tata-kelola pemerintahan yang bersih,” lanjut pria yang juga mahasiswa Master Degree, Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand.
Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor penting yang dapat dilihat dari pemerintahan Bojonegoro dalam mewujudkan open government partnership (OGP). Yakni peningkatan partisipasi publik melalui transformasi kepemimpinan dan governance, kedua adalah cocreating based solutions yang melibatkan banyak stakeholders untuk berkolaborasi.
“Sehingga ini sebagai gambaran awal bahwa e-government di Bojonegoro sebgai paradigma baru tata kelola pemerintahan yang transparan,” tutupnya.(*lya/mcb)