Bojonegoro Hadir di Washington DC Wakili Indonesia pada Workshop Subnational OGP
Bojonegoro sebagai delegasi Indonesia di kancah internasional dalam Open Government Partnership (OGP) mengikuti OGP Subnational Pioneer Workshop di Washington DC, Selasa-Kamis 18-20 Juli 2017. Agenda hari pertama workshop 15 Subnational Pioneer OGP, jam 08.00 waktu Washington DC dihadiri 38 peserta dari subnational antara lain Bojonegoro (Indonesia), Austin (USA), Buenos Aires (Argentina), Elgeyo Marakwet County (Kenya), Jalisco (Mexico), Kigoma Ujiji (Tanzania), La Libertad (Peru), Madrid (Spain), Ontario (Kanada), Paris (France), Sao Paolo (Brazil), Scotland (UK), Sekondi Takoradi (Ghana), Seoul (South Korea), Tblisi (Georgia). Kabupaten Bojonegoro hadir membawa 5 delegasi antara lain Drs. H. Suyoto, M.Si (Bupati Bojonegoro), Wahyu S. Bintoro (Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro), Alit Saksama Purnayoga (Perwakilan Pemerintah Daerah), Alexander Cahyo (NGO), dan Joko Purwanto (Civil Society/NGO).
Kabid Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Alit Saksama Purnayoga saat mengikuti workshop tersebut melaporkan bahwa selain agenda pembukaan, dilaksanakan review pelaksanaan Open Government 15 subnational Tahun 2016-2017. Agenda hari pertama 18 Juli 2017, Bojonegoro mengambil bagian dalam diskusi tematik tentang transparansi anggaran, keamanan, capacity building, open contracting, SDG’s dan tata kelola air dan sanitasi.
Harapan besar dari penyelenggaraan OGP Subnational Pioneer Workshop selama 3 hari ini adalah akan diperolehnya kisah sukses perjalanan Open Government Partnership terutama yang telah berjalan sejak tahun 2016, serta menentukan langkah selanjutnya dalam keterbukaan pemerintahan dunia.
Selanjutnya Alit Saksama Purnayoga menyampaikan bahwa pada hari kedua, 19 Juli 2017 Jam 08.30 waktu Washington DC, agenda workshop Subnational Program Open Government Partnership akan fokus kepada implementasi rencana aksi di seluruh subnational. Bagaimana proses, tantangan, kesuksesan akan dishare dalam forum hari ini dengan tujuan saling menguatkan dan mendapatkan support dari para pihak terkait. Selain itu tantangan terbesar di daerah adalah bagaimana isu keberlanjutan Open Government pada transisi politik, bagaimana menyikapi dengan strategi penguatan masyarakat lokal, menciptakan kemitraan agar OGP terus berjalan di saat terjadi pergantian kepemimpinan. Topik tersebut akan dibahas pada sesi kedua.
Pada akhir agenda hari kedua akan disampaikan evaluasi dari IRM (Independent Reporting Mechanism) terhadap pelaksanaan OGP di 15 subnational. Seperti diketahui pula bahwa Bojonegoro menerapkan 5 rencana aksi Open Government Partnership yaitu :
- Revolusi data
- Peningkatan transparansi anggaran pemerintah daerah
- Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa
- Penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.