Tugas & Fungsi

You are here:

Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro:

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Tugas

  1. membangun, mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
  2. menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala;
  3. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infomasi PPID; dan
  4. menetapkan Standart Prosedur Operasional Layanan Informasi jika dibutuhkan.

Fungsi

  1. memberikan tanggapan atas keberatan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan; dan
  2. mewakili di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada Kuasanya.

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Tugas

Merencanakan, mengoorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan  dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Fungsi
1. penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
2. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
3. penyelesaian sengketa informasi.

Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;;

Tugas
Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan infomasi pelayanan informasi dari PPID Pembantu.

Fungsi
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang dalam PPID;
3. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
4. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
6. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi;

Tugas
1. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi;
3. melaksanakan sosialisasi;
4. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi di bidang pelayanan informasi;
5. menyiapkan bahan penyajian informasi; dan
6. menyusun topik-topik pelayanan informasi.

Fungsi
1. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
2. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
4. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
5. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
6. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan infomasi publik.

Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi;

Tugas
1. mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
2. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
3. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
4. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
6. melaksanakan identifikasi data dan informasi; dan
7. melaksanakan klasifikasi data informasi.

Fungsi
1. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
2. pelaksanaan konsultasi klasifikasi dan identifikasi informasi publik;
3. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
4. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
5. pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi; dan
6. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

Tugas
1. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi;
2. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
3. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
4. menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi; dan
5. menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian informasi.

Fungsi
1. pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
4. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.